Blockchain memiliki berbagai keunggulan yang bisa diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan, di antaranya: Salah satu masalah utama dalam pemerintahan adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, distribusi bantuan sosial, atau pemilihan umum. lesushi Dengan blockchain, semua data terkait transaksi atau proses pemerintahan dapat dipublikasikan secara terbuka dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan konsensus dari semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan manipulasi data.
Misalnya, jika blockchain diterapkan dalam sistem pemilu, semua suara yang diberikan dapat tercatat dalam blok yang tidak dapat dimanipulasi, memastikan hasil yang lebih akurat dan adil.
Keamanan merupakan isu krusial dalam pengelolaan data publik dan pribadi, terutama dalam urusan identitas warga, dokumen negara, atau informasi keuangan. Blockchain, dengan sistem enkripsi yang sangat kuat, dapat melindungi data dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan.
Misalnya, dalam pengelolaan catatan kependudukan atau catatan kesehatan masyarakat, blockchain bisa digunakan untuk memastikan bahwa data pribadi hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak bisa diubah oleh pihak lain tanpa izin.